Legalkan Ganja Demi Medis, Pemerintah Didesak Segera Berikan Izin

Legalkan Ganja Demi Medis, Pemerintah Didesak Segera Berikan Izin

KABARTERHEBOH.COM  Mohon Legalkan Ganja Demi Medis, Pemerintah Didesak Segera Berikan Izin. Hal itu di sampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak revisi judicial review Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis ganja terhadap UUD 1945.

Direktur Utama Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara (YSN) Dhira Narayana mendesak pemerintah indonesia segera memberi izin riset ganja guna keperluan medis.

Daftar Slot Online

Karena hasil riset dan kajian ini akan menentukan langkah dan kebijakan perundang-undangan yang menaungi penggunaan narkotika golongan I. Untuk pelayanan kesehatan dan terapi papar Dhira melalui keterangannya kepada kabarterheboh.com Rabu (20/7/2022).

Dhira Narayana yakin kebijakan pemerintah soal ganja medis yang berbasis riset bakal memberi manfaat untuk kemanusiaan yanng membutuhkan. Khususnya pada dunia kesehatan juga pengobatan dan terapi katanya.

Adapun dalam salah satu pertimbangannya MK. Untuk mendorong agar pemerintah melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah pemanfaatan narkotika golongan I untuk kesehatan.

Proses itu dapat di lakukan pemerintah maupun pihak swasta selama memperoleh izin dari Menteri Kesehatan.

Putusan (MK) hari ini yang memberikan mandat untuk menyegarkan riset merupakan gerak maju dari perjuangan Bu Santi dan anaknya Pika. Bu Dwi dan almarhum anaknya juga Musa serta Bu Nofie dan anaknya Keynan, jelasnya.

Legalkan Ganja Demi Medis, Pemerintah Didesak Segera Berikan Izin
Legalkan Ganja Demi Medis

Diketahui uji materi UU Narkotika terkait ganja medis di ajukan oleh sejumlah pihak salah satunya Santi Warastuti. Merupakan seorang ibu yang memiliki anak bernama Pika dengan penyakit cerebral palsy yang sangat membutuhkan ganja medis untuk penangannya.

Baca jugaSuhu Terpanas Dalam Sejarah Inggris, Tercatat Sampai 40 Derajat Celcius

Dalam gugatan mereka pemohon pejuang medis ganja meminta agar MK mengubah isi Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika dan memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I.

Tetapi MK tidak mengabulkan permohonan itu dengan alasan materi yang di uji merupakan kewenangan DPR dan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa permohonan itu adalah bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah. untuk mengkaji apakah ganja bisa di gunakan untuk kebutuhan medis.

https://118.107.238.76/promotions.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *