Jokowi Dinilai Kurang Tegas Soal “Work from Home”

Kerja Dari Rumah Jokowi Dinilai Kurang Tegas Soal "Work from Home"

Kerja Dari Rumah – Menurut Haris Azhar salah satu Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan pemerintah tidak tegas mengenai kebijakan kerja dari rumah atau work from home.

Maka perusahaan swasta pun tidak mematuhi imbauan Presiden Joko Widodo terkait pencegahan Virus Corona.

“Jokowi dinilai tidak tegas oleh Aktivitis HAM tersebut, enggak update kondisi, dan enggak memberikan acuan,” ujar dia, melalui sambungan telepon, Kamis (19/3).

Sebelumnya, Jokowi sempat mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

Diimbau kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan kita setop.

Maka dari itu lebih baik kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Minggu (15/3).

Haris pun mengatakan perusahaan tidak akan menuruti perkataan Jokowi yang hanya sekedar imbauan itu.

Baca Juga :  Tahukah Anda? Mengapa Seks Di Musim Hujan Terasa Lebih Menyenangkan

“Enggak bisa swasta itu diminta kesukarelaannya atau partisipasi. Mereka (perusahaan) bukan tidak mengindahkan [himbauan Jokowi].
Orang negaranya enggak bikin ketegasan,” cetus dia.

“Imbauan itu kan udah 3-4 hari lalu. Dulu [jumlah kasus positif Corona] baru 30 orang. Enggak bisa lagi itu [sekadar imbauan],” lanjutnya, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lokataru itu.

Per Kamis (19/3), jumlah kasus positif Corona di Indonesia mencapai 209 kasus, 25 di antaranya meninggal dunia, dan 15 orang dinyatakan sembuh.

Kasus terbanyak berasal dari DKI Jakarta, dengan 210 kasus positif dan 17 orang meninggal dunia.

Pantauan KabarTerheboh.com, para pekerja di Jakarta sendiri masih tampak memadati angkutan publik maupun di jalanan.

Buruh Tanpa Perlindungan

Di Jakarta sendiri Kementerian/Lembaga sudah mempekerjakan mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya dari rumah.

Diketahui beberapa perusahaan swasta pun sudah menerapkan WFH, secara penuh ataupun sebagian.

Meski begitu, masih ada perusahaan yang tak mengikuti imbauan pemerintah.

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mengatakan masih ada jutaan buruh padat karya di Indonesia yang bekerja, mereka pun bekerja tanpa disediakan masker dan hand sanitizer.

Jutaan buruh industri padat karya masih harus menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa di tengah bencana nasional covid-19.

Kerja berdempetan dalam satu ruangan untuk waktu yang lama tanpa disediakan masker dan sanitizer,” ujar FBLP dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (19/3).

Hal itu membuat FBLP risau terhadap kesehatan para buruh garmen dan padat karya lainnya.

“FBLP merasa sangat khawatir dengan nasib buruh garmen dan padat karya lainnya, yang kini menjadi sangat rentan terancam nyawanya tanpa perlindungan hak,” ujar pernyataan itu.

Oleh karena itu FBLP meminta, “pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 dan pencegahan, penanganan bencana nasional.
Covid-19 terutama di sektor industri padat karya.
Termasuk menyediakan masker, sanitizer, dan lain-lain.”

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *