Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin Dan Buruknya Soal Perlindungan Perempuan

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad sekarang ini merasa kesal. Dikarenakan masih adanya kontradiksi kebijakan terkait perempuan yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

JUDI SLOT ONLINE TERBAIK

Hal ini dikatakan berkaitan dengan tepatnya setahun pemerintahan Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober lalu.

“Komnas perlindungan Perempuan juga menyesalkan adanya kontradiksi dalam kebijakan, terutama melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang merupakan inisiatif dari pemerintah,” kata Bahrul melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Bahrul menilai UU Cipta Kerja yang sudah disahkan beberapa waktu lalu berpotensi mengurangi perlindungan hak perempuan pekerja, baik di dalam negri ataupun luar negeri.

Ditambah dengan adanya risiko dampak tidak proporsional yang ditanggung oleh perempuan disabilitas, termasuk yang menjadi disabilitas akibat tingkat kecelakaan kerja.

“Pengaturan di dalam UU Cipta Kerja juga dikhawatirkan dapat menyebabkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak efektif,” ujar dia.

Sepanjang tahun 2020 ini, Komnas Perempuan telah mendapatkan tujuh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan konflik sumber daya alam.

Kasus tersebut berhadapan dengan kepentingan usaha atau kebijakan pembangunan.

Meskipun demikian, Bahrul juga melihat ada kebijakan pemerintah yang berdampak positif, baik secara langsung atau tidak langsung pada penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kebijakan yang pertama adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Preseiden ini, kata Bahrul, meneguhkan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menyelenggarakan koordinasi pengada layanan terpadu di tingkat daerah dan menjadi rujukan akhir di tingkat nasional untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dengan dua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *