UU Cipta Kerja Ternyata Disahkan Untuk Sediakan Lapangan Kerja

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja  – Presiden Joko Widodo sudah mulai buka suara terkait pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi menyatakan salah satu tujuan pembuatan UU tersebut adalah membuka lapangan kerja. Hal itu diperlukan mengingat kebutuhan lapangan kerja sangat mendesak sekarang ini.

JUDI SLOT ONLINE TERBAIK

“Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk para pencari kerja dan pengangguran,” ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual setelah melakukan rapat yang dilakukan dengan para kabinet, Jumat (9/10).

Jokowi mengungkapkan, setiap tahun, ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak apalagi di saat pandemi terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi.

Selain itu, 87 persen penduduk pekerja memiliki pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan SD

“Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya,” ujarnya.

Jokowi mengatakan selain membuka lapangan kerja, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM.

“Regulasi rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja, sangat simpel,” jelasnya.

Pendirian perusahaan terbatas juga dipermudah dengan tidak ada pembatasan modal minimum.

“Pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya 9 orang saja, koperasi sudah bisa dibentuk, diharapkan akan semakin banyak koperasi yang beroperasi di Indonesia,” jelasnya.

Jokowi juga mengatakan UU Ciptaker mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasalnya, UU ini menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasi sistem perizinan yang dapat mencegah terjadinya pungutan liar.

Pengesahan UU Cipta Kerja sendiri mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, terutama buruh. Selama tiga hari, 6-8 Oktober, serikat buruh menggelar unjuk rasa di berbagai kota karena menilai UU tersebut mengurangi hak para pekerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *